Pasukan "Berseragam" Kemeja Putih

Sepekan terakhir - hakikatnya berlangsung terbuka - mestinya disadari, bahwa kita sebenarnya sedang berada di arena tebak-tebakan. Sedang bermain game ramal-ramalan. Benar, boleh jadi karena kebetulan. Tak benar, pun bukan hal yang patut dipersoalkan. Jika menyebut Krisdayanti mundur dari keanggotaan DPR-RI karena diajak masuk Kabinet Kerja II, tak soal. Ataukah, Mulan Jamila juga mengikuti hal sama, pun juga tak soal. Namanya saja tebak-tebakan, alias ramalan.

Tebak-tebakan siapa figur diajak Jokowi masuk kabinetnya, hanya Jokowi dan Tuhan yang tahu. Tak lebih kurang sama saja sopir angkot, mampir ataukah lanjut, tak seorang penumpang yang tahu, kecuali dirinya dan Tuhan. Tapi jika sepekan terakhir, kita merasa lebih tahu, mendahului sopir, atau Jokowi, bahkan Tuhan, pun tak soal. Ya, namanya tebak-tebakan dan ramal-ramalan. Andai kelak Krisdayanti atau Mulan Jamila benar masuk kabinet, kebetulan benar. Jika salah, ya!

Lalu di dua hari terakhir, saat Jokowi mulai mengundang sekian figur ke Istana negara, tebakan dan ramalan mulai mengkristal. Sekaligus banyak tebakan dan ramalan berguguran. Meski kita bisa menebak mereka yang berkemeja putih mendatangi istana, tetap saja hanya Jokowi serta Tuhan yang tahu. Buktinya - kita seolah mulai melupa - sekian menit, kemeja Mahfud tiba-tiba hilang di istana, nyasar menjadi sorban Kiyai Ma’ruf pendamping Jokowi sebagai cawapres.

Jadi kenapa mesti ada tebak-tebakan dan ramal-ramalan, padahal semua kita tahu, Jokowi - kita sebagian memilihnya - tak lari ke mana. Pemegang hak prerogatif, saatnya pasti mengumumkan kabinetnya, bekerja untuk kita. Tak mungkin sanggup, bekerja sendirian. Mengurusi 270-an juta penduduk, seluruhnya butuh makan tiga kali sehari, juga tak mungkin mau telanjang. Jawabnya karena kita tak sabaran. Konon, game akan seru, jika didahuli dengan tebakan beserta ramalan.

Tebakan susunan kabinet, dasarnya subjektif, seperti meramal gol sepakbola. Lain berbeda, jika ramalan cuaca, didasari metode dan analisis ilmiah. Namun, ketika dua hari terakhir, sekonyong ramai banyak orang memamer diri berkemeja putih, malah peristiwa beginilah menarik diramal bahkan dianalisis. Gejala apa? Mengolok pasti bukan. Ikut berharap, agar juga diundang Jokowi ke Istana, siapa tak mau. Jika putri saya berkemeja putih, jangan diramal, pasti mau ke sekolah.  

Sisi lain, cobalah palingkan ingatan sejenak pada warga Jokowi di Badui dan di Kajang, memaksa dalih apapun mereka agar berkemeja putih, tetap sebaliknya lebih akrab warna hitam. Kenapa? Jangan - tak perlu - menguras energi lagi untuk menebak. Diundang ke istana, belum tentu mau. Sononya, mereka memilih merawat kelestarian alam dibanding mengurusi negara. Lain, kecuali mendatangi Prabowo. “Dulu, nyuruh kami mendemo Jokowi, kok malah Bapak masuk kabinet?.

Berdalih apapun mereka tak mau bergeming. Sejak sononya memang beda simbol. Dulu tempe, kini tahu. Dulu kotak-kotak, kini putih. Mereka, sejak sononya hitam. Bukankah, Prof Carl G Jung “Man and His Symbol” (2018) berkata simbol itu bahasa alam, bukan bahasanya penguasa. Nah, kalian terlanjur sepakat “berseragam” kemeja putih, urusi negara. Jangan tak sabaran, bermain game lagi. Meramal, menebak, kami memilih Krisdayanti dan Mulan Jamila untuk mengawasi.

Makassar, 23 Oktober 2019

Sepatu Pemantik Hidup Prihatin

Tiba di rumah, sepulang membersihkan rumah lama yang sekian tahun tidak terurus akibat dari kesibukan yang menyita banyak waktu, di depan pintu rumah, saya mendapati puluhan pasang sepatu terserak tak beraturan. Tanpa perlu jauh menelusuri siapa gerangan para pemilik sepatu itu, benak saya telah memastikan, bahwa pemiliknya tak lain adalah teman-teman sekolah putri saya. Lebih absah lagi, karena tak selang lama saya mendengar cekikikan mereka dari kamar.

Mendengar cekikikan para siswi sekolah menengah pertama itu, musabab di benak saya sontak membayang wajah almarhum “mentor” saya. Seorang kakak yang sekian periode pernah duduk di kursi parlemen pusat. Ia benar-benar seorang mentor, maha guru pembimbing saya menapak  hidup. “Inti kesuksesan itu, hidup harus selalu prihatin”. Sekira itulah ajaran selalu disampaikan. Dan ia tak sudi andai ajaran disampaikan terabai. Sebab itu saya taqlid, “sami’na wa atho’na”.

Hanya sebait kalimat itu. Tersuratnya mudah dimengerti, tersiratnya bagi saya tak sesederhana bait kalimatnya. Kata dia, hidup itu harus prihatin, tapi bukan memperihatinkan, tapi seadanya. Berkehidupan tak boleh melebihi kapasitas sebenarnya. “Hidup ini, bukanlah untuk memenuhi keinginan, tapi untuk memenuhi kebutuhan. Jangan ikuti keinginanmu, karena keinginan itu tak ada batas ujungnya. Semuanya semu. Sebab itu, cukup penuhi hidupmu sesuai kebutuhanmu”.

Hidup bukan apa maunya. “Siapa tak mau punya rumah mewah, semua pasti mau. Uang cukup, tetapi apa itu sesuai kebutuhan?”, ujarnya. Makanya, saat saya bertekad membeli rumah, saya tak berani mengambil putusan tanpa seizinnya. Saya selalu terikat pesannya soal urusan rumah. “Orang macam kita, tidur di bawah kolong jembatan, pun bisa. Tapi rumah, adalah berkah bagi anak-anak kita kelak. Setidaknya, anak kita tak risih membawa temannya datang ke rumah”.

Cukup kental saya menyimpan banyak ajaran disampaikan. Mungkin sebab itu, saat mendengar putri saya tertawa cekikikan bersama teman-temannya di kamar, wajah mentor saya itu sontak membayang. Bahkan wajahnya kembali melintas, saat lamat-lamat mengamati puluhan pasang sepatu milik teman-teman putri saya tertebar depan pintu. Nampak jelas terlihat rata bermerek brandid, diantaranya Adidas, Reebok, New Balance, Fila, DC, serta lainnya yang saya tak paham.

Bisa ditebak jika sepatu bermerek brandid semisal itu, pastilah berharga mahal. Tentu bukanlah katagori sepatu “hidup prihatin” kata rumus dilafalkan mentor saya. Apalagi penggunanya anak perempuan seusia sekolah menengah pertama. Saya membayangkan, andai mentor saya masih hidup, lalu melihatnya, pastilah ia keras menegur. Akibat takut kualat, sebaliknya beberapa kali menegur saya, saat tahu saya memakai “sepatu memprihatinkan” dari - “cakar” - impor bekas.

Soal urusan sepatu, pun sontak saya teringat cerita seorang kolega. Unik, ia memiliki 12 pasang sepatu “Nike”, semua ukurannya sama. Konon, masa SMP, sepanjang hari ia menangis, lantaran juga ingin memakai sepatu “Nike” seperti temannya, tetapi orangtuanya tak cukup uang. Giliran saat berada di Italy, ke-12 pasang sepatu itu diborongnya. Menebus dendam terpendam sekian puluh tahun. “Sepatu ini pemantik spirit saya menapaki hidup”, jelas Dirut salah satu BUMN itu.

Makassar, 21 Oktober 2019

Demokrasi Tak Semata Vote

Pagi hari ditemani segelas kopi hitam pekat tanpa gula. Membuka halaman koran Kompas, saya  membaca penegasan aparat keamanan negara, yang tak mentolerir ada - “voice” - demonstrasi sepekan terakhir. Sontak menyadarkan saya, jika sekira beberapa jam lagi ke depan, detik-detik menjelang pengambilan sumpah serta pengucapan janji, Bapak Joko Widodo untuk menunaikan tugas sebagai Presiden RI (periode kedua), serta Kiai Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden RI.

Peristiwa kenegaraan teristimewa itu - yakin nanti berlangsung sempurna - juga sekaligus pesta pengukuhan penutup seluruhan kursi kekuasaan yang dihasilkan melalui pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 yang ditunai secara serentak 17 April, beberapa bulan yang lalu. Sebelumnya, telah dikukuhkan 575 anggota DPR-RI beserta 136 anggota DPD-RI. Lebih awal, juga telah dikukuhkan 19.817 anggota DPRD Provinsi, beserta Anggota DPRD Kabupaten dan Kota, seluruh Indonesia.

Andai keseluruhan mau ditotalkan, maka ada 20.530 kursi kekuasaan diserahkan rakyat kepada  sekian ribu orang, melalui pelaksanaan Pemilihan Umum (Serentak) 2019. Menguras anggaran negara lewat APBN, sebesar Rp. 24,8 triliun. Jika dibandingkan biaya pelaksanaan Pileg-Pilpres 2014, sebesar Rp. 24,1 triliun, nampak terjadi kenaikan sekitaran tiga persen, atau Rp. 7 triliun. Belum terhitung jumlah dukungan APBD. Terlebih lagi, biaya para calon, lolos ataupun tak lolos.

Biaya negara sebesar itu, pernah dianalisis oleh media finansial “Kontan”, edisi 17 Januari 2018, mensandingkan dengan biaya negara guna peruntukan kebutuhan di bidang infrastruktur, maka dimungkinkan mampu membiayai pembangunan 570 km jalan tol, serta 9.735 km jalan selebar 6 meter, meski jarak Sabang ke Merauke hanya 8.400 km, bahkan sisanya masih bisa digunakan untuk tambahan pembangunan 100 unit gedung sekelas pencakar langit yang setinggi 35 lantai.

Analisis “Kontan” boleh jadi menghasilkan hitungan yang berlebih, bahkan juga dilebih-lebihkan untuk mempertegas bahwa menunai sirkulasi kekuasaan, memang tidaklah semudah, dan juga tidaklah semurah dibayangkan. Malah saya tersenyum geli sendiri, jika teringat gurau seorang demonstran yang dulu mendatangi gedung DPRD Sulsel, menyampaikan protes penggunanaan anggaran sebesar itu. “Pak, jika uang sebesar itu digunakan beli rokok, bagaimana banyaknya?”

Kembali membayangkan gurau demonstran itu, iseng menghitung-hitungnya. Jangankan uang sebesar Rp. 24,8 triliun, senilai Rp. 1 milyar saja, jika digunakan membeli rokok seharga Rp. 20 ribu perbungkus, maka hasilnya 50.000 bungkus. Jika normalnya dihabiskan 2 bungkus perhari, maka memerlukan waktu 25.000 hari untuk menghabiskannya. Masa jabatan 5 tahun, jumlah 1.825 hari, habis 2 bungkus perhari, hingga masa jabatan berakhir, rokok masih banyak tersisa. 

Demikian gurau hitungnnya, meski bukan suatu komparasi simetris yang setara untuk disanding dengan instrumen demokrasi, sirkulasi kekuasaan lewat Pemilihan Umum. Kekuasaan memiliki punya implikasi jauh lebih dahsyat dari sekadar hitung-hitungan seperti itu. Olehnya, kekuasaan dihasilkan melalui Pemilihan Umum, mahal dan tak sederhana. Itulah demokrasi, bukan semata prosedural memberi “vote” hak pilih di TPS. Tetapi “voice” pemilik suara. Didengar dan dilayani. 

Makassar, 20 Oktober 2019