Sebelum meninggalkan rumah untuk berangkat ke
Manado, saya telah mewanti-wanti pekerja di rumah, jika mobil angkutan sampah
datang, agar material sisa-sisa rehab yang menumpuk di depan rumah, disuruh
angkut. Tetapi beberapa hari setelah pulang, material itu juga masih ada
menumpuk. Musababnya apa? Apa beberapa hari belakangan, mobil angkutan sampah
itu, tak datang?. “Ada Pak!”. Tapi tidak diangkut?. “Beberapa kali saya suruh,
tetap saja tak mau, Pak!”.
Wadduh, bingung juga. Tapi apa hendak dikata,
mereka yang punya kuasa. Mereka yang punya otority, mau angkut atau tak angkut.
Andai mereka mau dipaksa sekuat apapun, jika tetap tidak mau, kita mesti
berbuat apa. Sekalipun atasan langsung mereka di Dinas Kebersihan Kota, atau
jauh lebih di atasnya lagi, seorang Walikota, seluruhnya adalah sahabat baik
saya, bisa saja saya mengadu agar menyuruh mereka segera mengangkut tumpukan
sampah di depan rumah saya.
Mengadu langsung urusan pribadi ke Walikota
hanya urusan sampah? Keterlaluan. “Tapi ini kan urusan banyak orang, Pak!”,
jelas pekerja di rumah. Banyak orang apa?. “Sampah di rumah lain, juga nasibnya
pasti sama, Pak!”, lanjutnya. Benar juga, tapi apa memang tak ada cara lain? Bikin
malu saja! Mengadukan urusan kecil pada seorang kepala daerah, nanti kepala
daerahnya yang malah mengatakan, urusan sekecil itu mesti diadukan ke kita.
Jika dijawab begitu, mau apa lagi?
Sekelas Walikota memang memiliki otority
tinggi, punya kuasa kepemimpinan pada bawahan di dalam kuasanya. Termasuk punya
kuasa pada petugas kebersihan, sekelas pengangkut sampah. Namun asal tahu saja,
serendahnya posisi struktural petugas pengangkut sampah, tetapi di diri mereka
secara individual juga memiliki otoritasnya sendiri-sendiri. Memiliki kuasa di atas
kuasa, tak bergeming meski dilabrak sekuat bulldozer sekalipun. Apalagi hanya dasar
perintah atasan.
Atas dasar kuasa dimiliki itulah, sehingga
jika para petugas kebersihan itu, tak hendak berkenan mengangkut sampah yang
menumpuk di depan rumah saya, sekalipun saya marah-marah, atau sebaliknya, saya
memohon dengan sangat, jika tetap tak berkenan, kira-kira mesti saya katakan
apa?. Membiarkan mobil Tangkasaki’
(Truk Angkutan Sampah Kita) itu berlalu, tanpa membawa tumpukan sampah depan
rumah saya, tentu bukanlah jalan tengah. Justru, pilihan yang bodoh.
Berhadapan situasi semacam itu, tentu benar-benar
dilematis. Situasi seperti itu tak hanya pada kisah petugas kebersihan kota. Banyak
kisah menyerupai di sekeliling kita. Otoritas ego individu - dengan segala
kuasanya - lebih di kedepankan di saat sedang bertugas melayani urusan publik. Risikonya,
publik mesti mencari resolusi mendobrak angkuhnya ego individual. Dan di titik
inilah mula penyimpangan. Publik tak
bersua pelayan publik. Bersua pelayan publik berego individual.
Agar tumpukan sampah depan rumah saya terangkut,
tak ada cara lain selain merumuskan titik - penyimpangan - berkompromi. “Apa
arti, tiap bulan kita melunasi iuran sampah, jika akhirnya mesti nyogok petugas
sampahnya lagi”, gerutu saya menitip uang ke pekerja rumah agar diberi petugas
kebersihan. “Bapak itu, bekerja di mana?”, tanyanya. Saya secepatnya menjauh. Takut
ia balik menggerutu, memang di tempat kerja Bapak tak terjadi juga? Hulu dan
hilir sama saja!
Makassar, 07 November 2019
Tidak ada komentar:
Posting Komentar