Ironi Ditinggal Kekuasaan

Pesta demokrasi di 10 Kabupaten dan Kota di Sulsel, baru saja usai. Tentu ada 10 pasang Kepala Daerah, dinyatakan memenangi pertarungan. Tak mungkin lebih dari itu. Praktis, hanya mereka kesepuluh pasangan - 20 orang (10 Bupati/Walikota bersama 10 wakilnya) - itulah, pada hari itu yang berhak secara serentak mengucap sumpah serta janji, dilantik sebagai pemimpin tertinggi di daerah masing-masing. Memimpin rakyat yang mayoritas memilihnya. Entah lewat cara apa.

Dan pada hari itu, saya - bersama sekian kolega Wakil Rakyat di tingkat provinsi - juga diberikan kesempatan hadir di halaman Kantor Gubernur Sulsel, duduk di jejeran kursi VIP, beramai-ramai dengan ratusan undangan lain, turut serta memberikan persaksian pelantikan dan pengucapan sumpah dan janji, secara serentak, kesepuluh pasang Kepala Daerah di Sulsel, hasil Pemilukada langsung oleh rakyatnya di daerah - Kabupaten dan Kota - masing-masing, 9 Desember 2015.

Di saat kesepuluh pasang Kepala Daerah itu berdiri serentak mengucapkan sumpah dan janjinya  lalu disemati pangkat di pundak, juga tanda jabatan di dada, diringi koor nyanyian “syukur” atas nilai pensakralannya, meski pandangan saya terarah ke sana, tapi di benak saya, justru melintas bayangan nun jauh di saat pertaruhan Pemilukada berlangsung. Bagaimanakah nasib, 50 orang lainnya yang kalah, tersisih diantara 36 pasang calon yang beradu pada Pemilukada di saat itu.

Sebagai orang yang seringkali terlibat sebagai pencari dukungan suara mayoritas rakyat, kepada para pasangan Kepala Daerah yang terpilih, tentu saya memiliki pengalaman yang cukup untuk tau, sekaligus memahami fenomena psikologis itu. Jika yang dilantik di hari itu diliputi perasaan bangga, bahagia, serta suka cita para kerabat dan tim suksesnya, sebaliknya kenyataan berbalik menimpa mereka para mantan kandidat yang tersisihkan. Dirundung duka cita yang mendalam.

Demikianlah konsokuensi logis mesti terjadi. Pertarungan apapun tak kuasa menghadirkan lebih dari satu pemenang. Pemilukada langsung, adalah pertarungan politik, tak kuasa menghadirkan dua atau lebih pemenang. Matahari mustahil terbit kembar, Kepala Daerah di tiap daerah, juga tak dimungkinkan tampil kembar. Pemimpin puncak di tiap daerah, cuma hanya satu, otomatis melekat wakilnya. Itu sebab, Pemilukada juga merumuskan, ada pemenang dan ada yang kalah.

Mekanisme demokrasi “form the people, by the people, to the people”, mau tak mau, haruslah diterima apa konsokuensi dikandungnya. Suratan takdir, bahwa rakyat - pemegang kedaulatan – menjadi penentu. Mengingini atau menolak pasangan kandidat berdasar seleranya. Sebab itu, tak ada rumus dan kuasa lain mampu menampiknya. Ketidakterpilihan memang “menyakitkan”. Keterpilihan memang membahagiakan. Demikian dua wajah dipertaruhkan dalam Pemilukada.

Ketika lamunan saya, memuncak pada kenyataan seperti itu yang harus terjadi. Antara suka cita beradu duka cita, kala meraih kepemimpinan puncak, sontak melintas di benak pertemuan saya beberapa hari lalu dengan seorang mantan pejabat tertinggi di Sulsel. Dikala ia masih menjabat, disanjung dan dihormati. Tapi di pesta pernikahan di malam itu, seolah ia tak lagi dipeduli. Ironi yang sama, saatnya bakal dihadapi oleh mereka yang bersuka cita diambil sumpahnya hari ini.

Makassar, 18 Februari 2016